Ribuan orang direncanakan turun ke jalan menggelar unjuk rasa di sekitar Istana Negara pada 28 Januari mendatang. Demonstrasi besar-besaran itu dimobilisasi puluhan elemen pergerakan yang tergabung dalam konsorsium gerakan bernama Petisi 28.

Adhie Massardi, salah seorang aktivis Komite Bangkit Indonesia yang tergabung dalam Petisi 28, Minggu (24/1), mengatakan, jumlah massa yang diperkirakan 20.000 orang itu hanya berasal dari DKI Jakarta. Ia menyebut, demonstrasi serupa akan pula berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia.

Berbagai momentum untuk memanaskan eskalasi demonstrasi rencananya akan dimulai pada Senin ini dengan rapat akbar di Universitas Nasional, Jakarta. Selanjutnya, pada Selasa (26/1) akan pula diadakan rapat akbar serupa di Universitas Indonesia.

Ia menambahkan, demonstrasi itu dirancang sebagai gerakan damai dan tidak menjurus pada skenario terburuk seperti kerusuhan. ”Pada hari ini (Senin, 25/1) kami akan sampaikan pemberitahuan demonstrasi ke Polda (Metro Jaya) sekaligus meminta bantuan polisi untuk mengamankan,” ucapnya.

Adapun mengenai tudingan pemerintah bahwa gerakan demonstrasi 28 Januari yang diusung oleh sejumlah elemen sebagai gerakan makar, Adhie menyebutnya sebagai kecengengan penguasa.

Menyelamatkan bangsa

Secara terpisah, Haris Rusly yang mewakili Presidium Nasional Forum Kepemimpinan Pemuda Indonesia (FKPI) memastikan bahwa demonstrasi tanggal 28 Januari bukanlah puncak gerakan. ”Kami ingin membedakan dengan (demonstrasi antikorupsi) 9 Desember lalu yang antiklimaks,” katanya.

Menurut Haris, gerakan demonstrasi 28 Januari tidak dipayungi suatu koalisi tertentu dan sifatnya meluas dari berbagai kalangan dan elemen pergerakan. ”Seperti Bendera (Benteng Demokrasi Rakyat), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), serikat buruh, bergerak sendiri. Ini betul-betul gerakan yang lahir dari keprihatinan,” katanya.

Haris menambahkan, tujuan utama demonstrasi 28 Januari adalah menyelamatkan bangsa.

Sementara itu, program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 100 hari masa pemerintahan ini tenggelam oleh berbagai kasus politik dan hukum. Akibatnya, tingkat kepuasan atau persepsi masyarakat atas pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pun ikut melorot drastis.

Demikian yang terangkum dalam diskusi bertema Seratus Hari Kabinet di Jakarta, Sabtu (23/1). Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari pada kesempatan itu merilis soal menurunnya tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei terakhir lembaganya pada pertengahan Januari lalu. ”Tingkat kepuasan (masyarakat) saat ini hanya 75 persen, turun dari bulan Agustus 2009 yang mencapai 90 persen,” katanya.

Qodari menyebut tingkat kepuasan 90 persen di awal masa kepemimpinan itu wajar mengingat masih dalam masa bulan madu pemerintahan. Namun, tak bisa dimungkiri sejumlah kasus atau skandal hukum dan politik turut memengaruhi.

Menurut Qodari, berdasarkan hasil survei tersebut, saat ini masyarakat justru lebih mengetahui soal skandal Bank Century ketimbang program 100 hari masa pemerintahan. Tercatat hanya 49 persen responden yang mengetahui soal program-program pemerintah selama 100 hari masa pemerintahan kedua.