Selasa, 23 Februari 2010
Kompas, Selasa, 23 Februari 2010 Obat Bermerek Kuasai Pasar
Pelepasan harga obat pada mekanisme pasar
mengakibatkan pasar dikuasai obat bermerek atau bernama dagang
ketimbang obat generik. Padahal, obat bermerek dengan kandungan yang
sama dengan obat generik harganya bisa jauh lebih mahal daripada obat
generik. Berdasarkan pemantauan, Senin (22/2), sejumlah dokter di
beberapa puskesmas dan rumah sakit pemerintah masih tetap meresepkan
obat bermerek untuk pasien. Kewajiban untuk meresepkan obat generik
sesuai kondisi medis pasien belum sepenuhnya dipatuhi. Akibatnya, pasien dirugikan karena harus membayar obat dengan harga jauh lebih mahal. ”Pemerintah
harus berperan besar dan tegas dalam mengatur harga obat sehingga
masyarakat tidak dirugikan,” kata Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen
Kesehatan Indonesia sekaligus anggota Tim Rasionalisasi Harga Obat
Generik Nasional di Kementerian Kesehatan Marius Widjajarta. Berdasarkan
data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2005 pasar obat nasional yang
mencapai Rp 21,07 triliun, pasar obat generik sangat minim hanya Rp
2,52 triliun. Adapun pada tahun 2009 pasar obat naik mencapai Rp 30,56
triliun. Meski demikian, pasar obat generik justru turun menjadi hanya
Rp 2,37 triliun. Farmakolog dari Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Prof Iwan Dwiprahasto, mengatakan, obat generik sulit
menjadi populer karena tidak didukung struktur yang memadai. ”Regulasi
yang ada belum benar-benar kuat mengontrol dan mengawasi semua dokter
untuk meresepkan obat generik,” kata Iwan. Dianggap tidak ampuh Sementara
di masyarakat, obat generik masih dipandang sebagai obat untuk orang
miskin, obat puskesmas, obat curah, dan dianggap tidak ampuh. ”Selain
itu, obat generik juga tidak pernah diiklankan dan dokter lebih banyak
mengetahui tentang obat bermerek karena kerap didatangi petugas penjual
obat. Jaminan ketersediaan obat generik juga masih jadi masalah,”
ujarnya. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Anthony
Ch Sunarjo mengatakan, perusahaan farmasi tentu mendukung program obat
generik yang dicanangkan pemerintah. Hanya saja, murahnya harga eceran
tertinggi yang ditentukan pemerintah dan masih kecilnya pasar membuat
obat generik tidak terlalu menarik. ”Perhitungan harga itu tidak
sederhana dan begitu banyak faktornya,” ujarnya. Tidak hanya kalkulasi
biaya produksi, promosi, dan distribusi, melainkan faktor psikologis
harga. ”Sebagian masyarakat meyakini harga tidak menipu. Begitu harga
obat bermerek terlalu murah malah dikira tidak ampuh atau tidak
berkualitas,” ujarnya. Sekretaris Korporat PT Kalbe Farma Tbk
Vidjongtius menjelaskan, pasar obat generik selama ini lebih banyak
didorong pemerintah. ”Kelihatannya belum otomatis bergerak dalam
saluran distribusi obat generik baik rumah sakit, apotek, dan dokter.
Kalau hanya pemerintah yang mendorong, itu sulit dilakukan,” katanya. Sebagai
pelaku usaha, pihaknya selalu melihat peluang pasar. Dari total volume
penjualan obat, porsi untuk obat generik hanya 9-10 persen karena
selama ini umumnya hanya bisa dipasarkan di sektor pemerintah, misalnya
di rumah sakit umum daerah. Adapun penyedia layanan swasta bebas
memilih antara peresepan obat generik ataupun jenis obat lain. Rasionalisasi harga Saat
ini, setidaknya ada 8-12 produsen obat generik dan tiga di antaranya
badan usaha milik negara (BUMN). Di sisi lain, setidaknya ada 204
perusahaan farmasi yang terdiri dari 31 perusahaan asing, empat BUMN,
dan sisanya perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau swasta
nasional di Indonesia. Untuk mendorong minat produsen, pada 27
Januari 2010 pemerintah melakukan rasionalisasi harga obat. Dari 453
jenis obat generik, sebanyak 106 jenis obat harganya turun, 33 jenis
obat harganya naik, dan 314 jenis obat harganya tetap. Wakil
Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun di Serang mengatakan bahwa
industri farmasi perlu mengoptimalkan produksi obat generik. ”Namun,
ujung tombak pemanfaatan obat itu tetap di tangan dokter,” ujarnya. Ketua
Umum Ikatan Dokter Indonesia Prijo Sidipratomo mengatakan sulit hanya
mengandalkan niat baik dokter untuk meresepkan obat generik. Diperlukan
sebuah sistem yang dapat mengontrol dan menggiring peresepan obat ke
arah generik.
|